Masih ingat artikel saya yang lampau”Pengin Pintar kok Mahal!”, yang membahas betapa tingginya beaya pendidikan sekarang,bahkan untuk masuk UI yang notabene milik Negeri atau sekolah negeri,biaya awal masuk lebih dari 25 juta? ….Ini sekolah atau komersialisasi?
Landasan awal kemerdekaan bangsa diantaranya adalah mencerdaskan bangsa,seperti termaktup dalam Pembukaan UUD 45. Realisasi dilapangan sekarang entah ide dari mana semua universitas ternama di negeri ini ramai-ramai pasang tarif! bagi konglomerat tidak ada masalah, namun dinegeri ini yang pengin sekolah adalah semua rakyat yang kebanyakan rakyat biasa, bukan dari golongan darah biru! Akan tiba suatu saat bahwa pimpinan negeri ini yang akan dihargai dan dicintai rakyat adalah yang memintarkan rakyatnya…
Kita bandingkan dengan system di luar negeri, Amerika misalnya, semakin besar penghasilan setiap warganya maka akan semakin besar jumlah pajaknya, sehingga dari pajak inilah semua warga dibebaskan dari biaya sekolah sampai perguruan tinggi. Sehingga semua warga beramai-ramai sekolah, menuntut ilmu supaya pandai, setelah pandai semua berlomba menciptakan lapangan kerja sendiri, dan ada tanggung jawab untuk membayar pajak yang kemudian dipakai untuk menyekolahkan anak-anak didik generasi berikutnya, saya kira system seperti ini lebih baik sehingga tidak ada lagi anak-anak bangsa yang takut sekolah karena harus dibebani biaya sekolah yang selangit!. Sekolah adalah tempat sebebas-bebasnya untuk menuntut ilmu saja tidak perlu memikirkan biaya dan macam-macamnya…
Makanya di California- Amerika banyak orang cerdas seperti Einstein,Para penemu teknologi, astronout dan lain-lain kenapa kita tidak ikuti cara mereka menjadi manusia cerdas?….
Barangkalai akan cocok dengan smartorial terbaru di website www.andriewongso.com dibawah ini:
Sekolah Dan Pelanggaran Ham - 2008-07-14 22:12:08-04
Penulis : Team Pemberitaan Smart FM
Akan ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang berisiko menjadi tersangka pelanggar HAM di sekolah. Jika sekolah benar-benar telah menjadi industri, jika pungutan sekolah telah demikian tinggi, jika makin bannyak orang miskin gagal sekolah karena persoalan biaya, pada saat itulah sekolah akan dianggap melanggar HAM dalam soal pendidikan. Menghambat anak-anak bersekolah cuma karena kemiskinannya, adalah hambatan kepada hak azasi mereka dalam hendak memintarkan diri. Akan tiba saatnya, kemiskinan itu menggugat balik. Dan saat itu tidak lama lagi. Di Padang, kesadaran ini telah disuarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum-nya. Dan agaknya, suara ini akan segera beramplifikasi ke sekujur Indonesia: gugat sekolah yang diindikasikan melanggar HAM pendidikan. Begitulah semangatnya.
Maka berhati-hatilah para Kepala Dinas Dan Kepala sekolah jika waktu ini tiba. Sekolah tidak boleh menjadi lembaga penekan baru bahkan kepada murid-muridnya sendiri. Mencari sekolah tidak bisa menjadi begitu angker dan berkuasa sehingga bisa memainkan harga tanpa negara ikut membatasi ruang geraknya. Yang boleh dibebaskan di sekolah adalah sebebas-bebasnya ruang berpikir, bukan ruang untuk memungut iuran.
Sekolah harus kembali pada kedudukannya sebagai bagian dari hak azasi warga negara dalam memproleh pendidikannya. Jika tujuan ini tidak terjadi, maka gugatan soal HAM itu bisa dipahami. Apalagi jika sekolah yang jelas-jelas memahal-mahalkan proses pendidikan yang sedianya bisa dibuat murah. Sengaja mencetak buku-buku mahal, mengganti-gantinya setiap kali, agar murid terus membeli dan membeli. Sudah jamak dimengerti, buku adalah soal yang paling menggoda untuk dimainkan atas nama pendidikan. Tidak ada buku yang laku secara konsisten seperti buku-buku yang telah diwajibkan bagi pendidikan. Lalu apa jadinya jika kewajiban itu, datang dari niat yang keliru, cuma karena demi keutungan pribadi misalnya. Inilah pelanggran HAM yang nyata, dan harus berat hukumannya!
Tetapi, kriteria pelanggaran HAM ini juga tidak boleh memakan korban secara membabi-buta. Tidak setiap sekolah yang menolak murid berarti pelanggaran atas HAM sepanjang sudah jelas skriterinya. Sepanjang kriteria itu benar-benar sudah mengabdi kepada mutu pendidikan. Bukan berarti setiap pungutan adalah pelanggaran karena memang ada proses pendidikan yang harus terselenggara dengan pendanaan sewajarnya. Hal-hal yang di luar kewajaran, apalagi cuma demi keuntungan pribadi, itulah soal yang harus disudahi dan dilenyapkan.
Action & Wisdom Motivation Training, Komplek Ruko Roxy Mas, Jl. KH. Hasyim Ashari Blok E2 -/ 12 - 12 A, Jakarta, 06 10150, INDONESIA
Posted in Artikel | Tags: Sekolah atau komersialisasi?
